Faktanews.com, Pohuwato – Selain persoalan keterlambatan Transfer Keuangan Desa (TKD) yang menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi DPRD Pohuwato, Rabu (10/6/2026), pola komunikasi Badan Keuangan Daerah (BKD) turut menjadi sorotan tajam para legislator.
Kritik tersebut disampaikan Anggota DPRD Pohuwato, Otan Mamu, yang secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya terhadap minimnya respons dari pihak BKD, khususnya Kepala Badan Keuangan Daerah, ketika DPRD berupaya meminta penjelasan terkait berbagai persoalan pengelolaan keuangan daerah.
Otan menilai, komunikasi antara BKD dan DPRD tidak berjalan efektif, bahkan cenderung tertutup, sehingga menghambat upaya penyelesaian persoalan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Terus terang, di tahun 2026 ini saya sudah tidak berkeinginan lagi menghubungi pihak keuangan. Karena setiap kali mencoba berkomunikasi, yang saya dapat justru hanya rasa kesal. Padahal kami menghubungi bukan tanpa alasan, tetapi karena ada berbagai persoalan yang harus diperjuangkan, baik menyangkut hak-hak masyarakat maupun kepentingan daerah,” ungkap Otan.
Ia menjelaskan, sejumlah upaya komunikasi yang dilakukan DPRD, baik melalui telepon maupun pesan singkat, kerap tidak mendapat respons. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat DPRD kesulitan memperoleh penjelasan resmi atas berbagai persoalan yang terjadi, termasuk keterlambatan penyaluran TKD ke desa-desa.
“Saya sudah beberapa kali menelepon, dua sampai tiga kali bahkan lebih, tetapi tidak diangkat. Pesan yang dikirim juga tidak mendapat respons. Akhirnya kami tidak mendapatkan penjelasan, solusi pun tidak ada,” tambahnya.
Lebih lanjut, Otan menegaskan bahwa komunikasi yang terbuka dan responsif sangat penting untuk mencegah munculnya kesalahpahaman di tengah masyarakat, terutama terkait isu sensitif seperti keuangan daerah dan hak-hak pemerintah desa.
Menurutnya, jika BKD mampu memberikan penjelasan secara cepat dan transparan, maka berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat dapat diminimalisir.
“Kalau telepon diangkat, pesan dibalas, lalu diberikan penjelasan yang baik, tentu kami bisa memahami situasinya. Tetapi ketika komunikasi tidak berjalan, akhirnya muncul berbagai pertanyaan dan spekulasi yang tidak perlu,” ujarnya.
Ia pun berharap pemerintah daerah melalui BKD dapat segera melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi yang selama ini berjalan, agar hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif tetap harmonis dan produktif.
“Yang kami butuhkan sebenarnya sederhana, yaitu komunikasi yang baik dan respons yang jelas. Jangan sampai persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan justru berlarut-larut hanya karena komunikasi yang tidak berjalan,” tegasnya.
