Faktanews.com, Pohuwato — DPRD Kabupaten Pohuwato menyoroti dugaan penyedotan air bersih menggunakan mesin alkon oleh pihak tertentu di tengah krisis air yang dialami masyarakat Kecamatan Popayato Barat.
Persoalan tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Gabungan Komisi I, II, dan III DPRD Pohuwato bersama Perumda Tirta Moolango dan dinas teknis terkait, Rabu (1/7/2026).
RDPU digelar sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, yang mengeluhkan persoalan distribusi air bersih.
Wakil Ketua I DPRD Pohuwato, Hamdi Alamri, menegaskan bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga pengelolaannya tidak boleh mengabaikan kepentingan warga.
“Bicara air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat Pohuwato. Persoalan ini bukan hanya terjadi di wilayah Popayato, tetapi juga muncul di beberapa wilayah lain dengan berbagai persoalan yang berbeda,” ujar Hamdi.
Dalam forum tersebut, Hamdi juga mengungkap adanya informasi mengenai dugaan penyedotan air menggunakan mesin alkon oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.
Ia menilai jika dugaan tersebut terbukti, tindakan itu harus mendapat perhatian serius karena berpotensi mengurangi akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.
“Saya ambil contoh, ada penyedotan air bersih menggunakan alkon yang bahkan dilakukan oleh pengusaha. Jika itu benar, tentu ini merupakan pelanggaran besar karena mengambil hak masyarakat untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Menurut Hamdi, persoalan tersebut tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah teknis distribusi. DPRD perlu memastikan sumber dan penyebab krisis air benar-benar diketahui agar penyelesaian yang dilakukan tidak bersifat sementara.
Karena itu, DPRD Pohuwato berencana melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak. Langkah tersebut dinilai penting untuk melihat kondisi sebenarnya sekaligus mengidentifikasi faktor yang menyebabkan distribusi air bersih terganggu.
Hasil peninjauan nantinya akan menjadi bahan DPRD untuk merumuskan langkah penyelesaian bersama pemerintah daerah dan Perumda Tirta Moolango.
DPRD berharap seluruh pihak yang berkaitan dengan pengelolaan dan distribusi air bersih dapat mengedepankan kepentingan masyarakat.
Terlebih, krisis air bersih tidak hanya menyangkut persoalan pelayanan publik, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara adil dan berkelanjutan.
DPRD Pohuwato memastikan persoalan tersebut akan terus dikawal hingga ditemukan solusi yang dapat menjawab kebutuhan warga Desa Molosipat dan wilayah lain yang mengalami persoalan serupa.
