Faktanews.com, Boalemo – Seakan didiamkan oleh pemerintah daerah, persoalan Kepala Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, yang terlibat kasus ‘Perzinahan’ berpotensi terjadi konflik sosial.
Pasalnya, tuntutan masyarakat yang menolak diaktifkannya kembali Kades Diloato mantan terpidana ‘Perzinahan’ terkesan diabaikan oleh Penjabat Bupati Boalemo, Sherman Moridu.
Bahkan, pleno Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato, terkait dengan tuntutan dan situasi masyarakat Diloato, tak kunjung ditanggapi oleh Pj Bupati Sherman Moridu.
Ketua BPD Diloato, Fitri Malopo, Selasa 15 Agustus lalu, mengatakan persoalan di Desa Diloato sudah berlangsung lama, namun tak pernah terselesaikan.
” Masalah ini sudah lama. Dan kami sudah lakukan langkah-langkah untuk mencari solusi. Sebelum pak PJ yang sekarang ini kami sudah beraudiensi dengan Pj sebelumnya. Dan apa yang kami sampaikan bahwa kasus kapala desa ini sudah melukai dan mencederai adat istiadat Gorontalo. Dan ini yang perlu dipertimbangkan pak Bupati,” Tutur Fitri.
Fitri juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan Pleno berulangkali dan disampaikan kepada pemerintah daerah. Namun kata dia tidak ada penyelesaian.
” Kami sudah melakukan Pleno berulang kali tapi tidak ada penyelesaian. Bahkan belum lama ini Pleno yang kami lakukan tembusan nya sampai ke Pj Gubernur Gorontalo,” Ujarnya.
Selain itu kata Fitri, jika persoalan ini terus dibiarkan, pihaknya mengkhawatirkan akan terjadi konflik sosial.
” Masyarakat ini tetap menolak. Yang saya khawatir akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan karena antusias masyarakat yang besar menolak pengaktifan kepala desa. Kami harap pemerintah daerah bisa mengkaji kembali apa yang sudah diputuskan demi keamanan masyarakat Diloato,” Tukasnya.
Ter informasi, masyarakat Diloato hingga Jumat (18/8/2023) kemarin masih melakukan aksi didepan kantor Desa Diloato sebagai bentuk penolakan kades Diloato.
