FAKTA NEWS – GORONTALO. Dugaan kejanggalan dalam pengelolaan dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Gorontalo kembali mencuat. Kali ini, sorotan mengarah pada anggaran yang dikaitkan dengan Cabang Olahraga Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Provinsi Gorontalo.
Informasi mengejutkan disampaikan salah seorang sumber yang mengaku mengetahui persoalan tersebut. Kepada Fakta News, sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengungkap adanya dugaan ketidaksesuaian dalam dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) POBSI Gorontalo.
Sumber tersebut bahkan meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo tidak hanya memeriksa berkas secara administratif, tetapi membandingkan seluruh dokumen SPJ dengan aliran dana dan realisasi kegiatan di lapangan.
“Saya pernah mendengar Pak Fikram stres dikarenakan sudah tiga bulan SPJ belum diserahkan oleh pengurus Cabor POBSI. Sampai Ketua dan Sekretaris diundang ke Sekretariat KONI. Kalau bisa Kejati harus memeriksa secara detail dokumen SPJ yang kami duga itu direkayasa,” ungkap sumber.
Lebih jauh, sumber tersebut mengungkap adanya persoalan ketika Ketua KONI Provinsi Gorontalo Fikram Salilama disebut mempertanyakan keberadaan SPJ kepada pengurus POBSI.
Menurut sumber, ketika SPJ dipertanyakan, dokumen tersebut disebut belum disiapkan oleh pengurus Cabor POBSI Gorontalo.
“Saat itu kami dengar Ketua Fikram mempertanyakan SPJ kepada Thomas Mopili dan sekretarisnya, Hasyim Gawa. Ketua POBSI langsung kaget dan bertanya kepada Hasyim, ‘Bo ngana bulum beken itu SPJ?’ Hasyim menjawab, ‘Bagaimana saya mo beken sementara uang samua ada sama ti Ketua, kase kamari saya 30 juta, nanti saya mo beken depe SPJ’,” bebernya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu bagian yang dinilai perlu dikonfirmasi dan diuji kebenarannya oleh aparat penegak hukum.
Sebab, apabila benar terdapat dokumen pertanggungjawaban yang dibuat tidak berdasarkan kondisi penggunaan dana yang sebenarnya, persoalannya tidak lagi sebatas keterlambatan administrasi.
Yang perlu ditelusuri adalah siapa yang menguasai anggaran, bagaimana dana digunakan, siapa yang menyusun SPJ, kapan dokumen tersebut dibuat, serta apakah isi SPJ benar-benar sesuai dengan transaksi dan kegiatan yang dilaksanakan.
Sumber tersebut juga meminta Kejati Gorontalo kembali memeriksa Fikram Salilama untuk mengklarifikasi apakah dirinya mengetahui secara langsung persoalan keterlambatan SPJ tersebut.
“Coba Kejati periksa kembali Ketua Fikram dan diselidiki kembali SPJ yang dibuat oleh Sekretaris POBSI Gorontalo,” tegasnya.
Namun sangat disayangkan, hingga berita ini ditayangkan. Sekretaris POBSI Provinsi Gorontalo Hasyim Gawa belum merespon saat awak media ingin meminta klarifikasi atas tudingan tersebut.
