FAKTA NEWS – GORONTALO. Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Daerah (AMMPD) menyampaikan kekecewaannya terhadap pelayanan di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo.
Sorotan tersebut muncul setelah Koordinator AMMPD, Arif Rahim, mengaku mendapatkan pengalaman pelayanan yang tidak memuaskan saat mengantarkan laporan pengaduan pada Jumat (20/11/2026).
Arif menilai, pengalaman yang dialaminya justru menimbulkan pertanyaan terhadap komitmen Kejati Gorontalo dalam memberikan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Menurut Arif, Kejati Gorontalo belum layak mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), apabila praktik pelayanan terhadap masyarakat masih jauh dari standar yang seharusnya diterapkan.
Ia mengaku tidak hanya kecewa dengan lamanya proses pelayanan, tetapi juga menyayangkan sikap salah satu pegawai Kejati Gorontalo yang dinilainya kurang mencerminkan etika pelayanan publik.
“Jujur, saya sangat kecewa. Kami datang ke kantor Kejaksaan bukan untuk mencari masalah, melainkan menjalankan hak sebagai warga negara dengan menyampaikan laporan pengaduan. Tetapi pelayanan yang kami terima justru jauh dari harapan. Seharusnya masyarakat yang datang membawa laporan diberikan pelayanan yang baik, bukan malah dibuat merasa tidak nyaman,” tegas Arif.
Selain persoalan sikap petugas, Arif juga mempertanyakan mekanisme penerimaan dan penanganan laporan pengaduan, terutama yang berkaitan dengan perkara pidana khusus.
Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan kejelasan mengenai alur penyampaian laporan, tahapan pemeriksaan awal, pejabat atau bidang yang bertanggung jawab menerima laporan, hingga kepastian tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan.
“Jangan sampai masyarakat yang datang melaporkan dugaan tindak pidana justru dibuat bingung dengan mekanisme pelayanan yang tidak jelas. Harus ada standar operasional yang mudah dipahami. Mulai dari penerimaan laporan di PTSP, proses verifikasi, klarifikasi awal, sampai laporan tersebut diteruskan kepada bidang yang berwenang. Jangan biarkan pelapor menunggu tanpa kepastian dan tanpa penjelasan yang memadai,” ujarnya.
Arif mengungkapkan, dirinya harus menunggu selama berjam-jam setelah menyerahkan laporan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Penantian tersebut berlanjut hingga dirinya menjalani proses interogasi awal oleh salah satu pegawai Kejati Gorontalo.
Ia menyayangkan tidak adanya pelayanan yang menurutnya, mampu memberikan kepastian waktu dan penjelasan secara layak kepada masyarakat yang sedang menyampaikan pengaduan.
Bagi Arif, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut pengalaman pribadinya, melainkan menjadi catatan penting tentang bagaimana institusi penegak hukum memperlakukan masyarakat yang datang mencari keadilan.
“Kalau masyarakat harus menunggu berjam-jam, setidaknya ada penjelasan yang jelas. Jangan sampai orang yang datang membawa laporan justru merasa seperti sedang dipersulit. Pelayanan publik itu bukan hanya soal menerima berkas, tetapi juga bagaimana petugas menghargai masyarakat yang datang,” tambahnya.
Atas pengalaman tersebut, Arif mengaku tengah mempersiapkan laporan pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Gorontalo. Langkah itu ditempuh sebagai bentuk keberatan sekaligus upaya meminta lembaga pengawas pelayanan publik tersebut menelaah pengalaman pelayanan yang dialaminya.
Ia berharap Ombudsman dapat melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap dugaan ketidaksesuaian standar pelayanan di lingkungan Kejati Gorontalo, termasuk mekanisme penerimaan laporan pengaduan dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti sebagai keluhan semata. Karena itu, kami sedang menyiapkan laporan ke Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo. Kami ingin ada pemeriksaan terhadap pelayanan yang kami alami, apakah sudah sesuai dengan standar pelayanan publik atau justru terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki,” ungkap Arif.
Ia menegaskan, predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tidak boleh sekadar menjadi penghargaan administratif atau terpampang sebagai identitas institusi. Predikat tersebut, menurutnya, harus tercermin dalam perilaku aparatur, keterbukaan informasi, kepastian prosedur, serta kesungguhan melayani masyarakat.
“Jangan hanya berbicara tentang WBBM, sementara masyarakat yang datang mengadu justru mendapatkan pengalaman pelayanan yang mengecewakan. Predikat itu harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Kami berharap pimpinan Kejati Gorontalo mengevaluasi persoalan ini agar tidak terulang kepada masyarakat lainnya,” kata Arif.
” Ini harus menjadi pengingat bahwa kualitas pelayanan publik merupakan bagian penting dari kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Kejati Gorontalo diharapkan dapat memberikan penjelasan atas keluhan tersebut serta memastikan setiap masyarakat yang menyampaikan laporan memperoleh pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku,” tutup Arif
























